KOTA DEPOK — Setelah Relawan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok, melakukan aksi unjuk rasa di SMAN 4 Depok, tidak mendapatkan tanggapan, akhirnya DKR, melapor ke Presiden Joko Widodo, Kamis (11/7/2024), Ke- Istana Negara di Jakarta.
Ketua DKR, Roy Pangharapan membenarkan, bahwa setelah ratusan massa melakukan aksi, di depan istana akhirnya beberapa orang tua dan siswa dari keluarga miskin dan didampingi DKR di terima oleh Kantor Staf Presiden (KSP) diwakili Johanes Joko Tenaga Ahli Utama KSP. beserta tim.
“Jadi, dihadapan perwakilan KSP, pihaknya, menyampaikan tuntutannya, diantaranya agar dibuka kembali jalur optimalisasi. agar siswa miskin dapat diterima di sekolah Negeri,” tegas Roy.
Ia menyebutkan, bahwa kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hanya menerima 32 siswa per kelas adalah kebijakan yang sangat merugikan siswa miskin.
“Jadi, akibat dari kebijakan tersebut siswa-siswa dari keluarga miskin justru tidak bisa bersekolah. Jadi tetap saja kebijakan itu mengorbankan ribuan siswa miskin. Karena kelas dibatasi hanya boleh menerima 32 orang siswa perkelas,” ucap Roy.
Dijelaskannya, bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa saja batasi jumlah siswa dalam kelas sebanyak 32 orang per kelas kalau pemerintah telah membangun sekolah sesuai jumlah yang dibutuhkan.
“Namun faktanya, di kota Depok hanya ada 15 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri. Ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk kota Depok yang mencapai
2 juta lebih. Tahun ini ada 15.000 lebih siswa pendaftar, sementara yang diterima hanya sekitar 25% lebih.
“Sehingga kebijakan 32 per rombongan belajar adalah mubazir ditengah kebutuhan siswa yang ingin bersekolah.
“Nampaknya pemerintah salah melihat akar masalah, sehingga kebijakannya bukan menjadi jalan keluar malah jadi masalah baru,” jelas Roy.
Roy memaparkan, bahwa dihadapan Staf KSP para orang tua siswa miskin, pihaknya menyampaikan keinginanya agar anaknya bisa sekolah. Perwakilan yang diterima dibatasi 5 orang tua, 5 siswa dan 3 relawan DKR.
“Bahkan, dibarengi dengan isak menangis para orang tua berharap agar Presiden Jokowi melalui KSP dapat menolong agar anak mereka bisa tetap sekolah tahun ini,” paparnya.
Sementara ditempat yang sama, Staf KSP berjanji akan segera menindak lanjuti laporan para orang tua siswa dan DKR serta segera melaporkan pada Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal (Purn) Muldoko dan Presiden Joko Widodo.
