KOTA DEPOK — Untuk menaikkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Depok yang akan dihelat pada Pilkada, serentak Tahun 2024, pada 27 November mendatang.
Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah menerangkan, bahwa sesuai dengan Surat Edaran. SE Nomor 200.2.1/2222/SJ tertanggal 13 Mei 2024 tentang Stabilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024 itu, menegaskan agar pelaksana kepemiluan melibatkan PWI dan konstituen Dewan Pers lainnya di seluruh Indonesia.
“Untuk itu, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, kembali menggelar kegiatan terkait komitmen untuk terlibat aktif menyukseskan Pilkada Serentak 2024 di Kota Depok.
Sebagaimana tahapan Pilkada 2024 yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), warga yang memenuhi syarat akan menyalurkan hak pilihnya guna memilih Walikota-Wakil Walikota Depok dan Gubernur-Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) periode 2025-2030, pada 27 November mendatang,” ujar Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah, Selasa (1/10/2024).
Rusdy menegaskan, bahwa partisipasi aktif PWI Kota Depok tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi pers sebagai pilar keempat demokrasi. Hal itu, khusus pada Pilkada Serentak 2024, keterlibatan lebih intens kalangan wartawan ditopang oleh Surat Edaran (SE) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada seluruh kepala daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
“Artinya, dengan kehadiran pasangan Calon Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono dan Wakil Walikota Depok dr Ririn Farabi, dalam kegiatan debat kandidat dengan wartawan PWI, bukan mengada-ada. Melainkan amanah Mendagri, semata-mata demi sukses Pilkada 2024, khususnya di Kota Depok,” jelas pemegang Kartu Pers Utama atau Kartu Pers Number One (PCNO), dari Presiden RI itu.
Sementara di tempat yang sama, Bambang Sutopo, selaku anggota terpilih DPRD Kota Depok Fraksi PKS, Bambang Sutopo yang akrab disapa HBS, mengapresiasi inisiatif dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Depok, telah menggelar diskusi politik bersama para calon kepala daerah.
“Jadi dengan diskusi politik ini, bagus untuk menaikkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Depok yang akan dihelat pada 27 November mendatang. Hal tersebut, ini bagus untuk edukasi pemilih mengenai hak mereka, seperti hak untuk memilih tanpa tekanan, serta kewajiban mereka untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi, termasuk menuntut akuntabilitas dari pemimpin yang terpilih,” ujar HBS.
Menurutnya, bahwa betapa pentingnya Diskusi dan Debat Publik atau paparan Visi misi Calon kepala daerah. Ia juga meminta agar masyarakat lebih terlibat dalam diskusi dan debat publik yang sehat.
“Hal ini penting agar pemilih dapat melihat perbandingan ide dan program dari para calon pemimpin secara lebih objektif dan akurat by data bukan emosional semata,” tutur HBS.
Ia menyebutkan, bahwa diskusi mampu mengatasi Isu Hoaks dan disinformasi bahaya berita palsu (hoaks) dan disinformasi dalam Pilkada. “Selain itu, juga untuk memberikan panduan kepada pemilih untuk memeriksa sumber informasi yang valid dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar bohong,” ucap HBS.
HBS menambahkan, bahwa informasi yang lebih transparan bisa menyampaikan pentingnya transparansi dalam pemerintahan dan bagaimana memilih calon yang mendukung keterbukaan informasi publik.
“Artinya, pemimpin yang transparan cenderung lebih akuntabel dan Profesional. Dengan menyampaikan poin-poin di atas dalam kampanye dan edukasi politik para Calon, diharapkan masyarakat dapat lebih kritis dan berpartisipasi aktif dalam Pilkada serentak, serta memilih pemimpin yang benar-benar bisa membawa kebaikan dan keberlanjutan di daerahnya,” ketus Politisi PKS Kota Depok itu.
FEBRIAN/RED
