Pontianak – Panglima Kodam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael, S.Sos., M.Si. beserta Staf didampingi Kasdam XII/Tpr dan Danrem 121/Abw Brigjen TNI Purnomosidi, S.I.P., M.A.P., M.Han., pada acara penandatanganan perjanjian kerja sama antara Kodam XII/Tanjungpura dengan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kejati Kalbar), yang berlangsung di Aula Kejati Kalbar, Rabu (23/7/2025).
Kegiatan tersebut menandai dukungan penuh terhadap upaya peningkatan sinergi antara TNI dan institusi penegak hukum dalam menjaga stabilitas wilayah dan menegakkan supremasi hukum, khususnya di wilayah Kalimantan Barat dan jajaran Korem 121/Abw.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Kejaksaan RI dan TNI, bertujuan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam bidang penegakan hukum.
Penandatanganan naskah perjanjian dilakukan langsung oleh Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Jamallulael, S.Sos., M.Si. dan Kepala Kejati Kalbar Ahelya Abustam, S.H., M.H.
Dalam sambutannya, Pangdam XII/Tpr menekankan pentingnya kemitraan strategis antara TNI dan Kejaksaan dalam menjawab tantangan tugas yang semakin kompleks.
“Saya berharap, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kelembagaan dan meningkatkan sinergi yang sudah berjalan. Semoga semangat kebersamaan ini terus kita jaga dan wujudkan dalam bentuk aksi nyata di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kajati Kalbar menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan implementasi konkret dari nota kesepahaman nomor 4 Tahun 2023 dan Nomor NK/6/IV/2023/TNI tanggal 6 April 2023, tentang pemanfaatan sumber daya dan peningkatan profesionalisme dalam bidang penegakan hukum.
Danrem 121/Abw, dalam kesempatan tersebut, menyampaikan komitmennya untuk mendukung secara aktif pelaksanaan kerja sama ini di wilayah teritorial Korem 121/Abw.
Ia juga menyatakan kesiapan jajaran Korem untuk bersinergi dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum di masyarakat.
Acara berlangsung dengan lancar dan penuh semangat kebersamaan, yang mencerminkan hubungan erat antar instansi dalam upaya menciptakan tata kelola keamanan dan hukum yang semakin solid di Kalimantan Barat.
