Kota Depok –– Jelang menghadapi kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Depok.
Dalam kunjungan tersebut diterima langsung Wali Kota Depok, Mohammad Idris, Selasa (17/9/2024), di Ruang Edelweis Gedung Balai Kota Depok, Jawa Barat.
“Jadi, kunjungan ini berfokus pada evaluasi dan pengawasan terhadap persiapan penyelenggaraan Pilkada di sejumlah daerah, termasuk Depok. Kunjungan kerja ini juga dilakukan ke beberapa daerah lain, seperti Kabupaten Bogor dan Tangerang Selatan. Selain itu, dalam kunjungan ini juga bertujuan untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kesiapan penyelenggaraan tahapan Pilkada serentak 2024, serta mengevaluasi kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah maupun penyelenggara pemilu,” ujar Ketua Tim Komisi II DPR RI, Khairul Muchtar, Selasa (17/9/2024), di Balaikota Depok, Jawa Barat.
Ia juga menyoroti sejumlah tahapan penting yang telah berjalan, seperti penelitian persyaratan calon yang berlangsung hingga 21 September 2024, penetapan pasangan calon pada 22 September. “Kemudian masa kampanye dari 25 September hingga 23 November, hingga pemungutan suara yang dijadwalkan pada 27 November 2024,” ucap Khairul.
Dinial, bahwa dalam kunjungan tersebut Kota Depok sudah cukup siap dalam menghadapi Pilkada serentak. Jadi, dari diskusi yang kami lakukan, terlihat bahwa persiapan di Depok sudah cukup matang.
“Artinya, baik dari KPU, Bawaslu, maupun Pemerintah Kota Depok. Kemudian, persiapan logistik, personel, serta antisipasi terhadap isu-isu pelanggaran sudah dipersiapkan dengan baik,” tukas
Khairul.
Bahkan dirinya juga mengapresiasi dukungan Pemkot Depok dalam memfasilitasi penyelenggaraan pemilu, mulai dari anggaran hingga sarana dan prasarana. Ia menekankan pentingnya netralitas ASN dan keseragaman pemahaman regulasi oleh semua pihak terkait.
“Hal itu, netralitas ASN adalah hal krusial, regulasinya sudah jelas dan harus diterapkan dengan tegas,” tutur Khairul.
Diceritakannya, bahwa dengan terkait dengan potensi kendala, Khairul menyinggung kemungkinan terjadinya permasalahan yang dapat timbul secara tiba-tiba, seperti demonstrasi besar atau masalah keamanan lainnya. Namun, ia optimistis bahwa persiapan yang matang dan pengalaman penyelenggara di Kota Depok akan mampu mengatasi berbagai potensi masalah.
“Akan tetapi, kami yakin Pilkada di Depok akan berjalan lancar. Persiapan yang kami lihat sudah cukup mengantisipasi hal-hal seperti logistik dan keamanan,” pungkas Khairul.
Khairul juga mengakui, bahwa Komisi II juga menerima masukan terkait peningkatan tunjangan bagi penyelenggara pemilu. Khususnya Bawaslu, yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Artinya, tunjangan tersebut harus merata, kami akan menyampaikan hal ini agar keadilan bagi penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, dapat terwujud,” tandasnya.
FEBRIAN/RED
