“Kehadiran Mas Anin di Kementerian ATR/BPN ini menyampaikan pesan bahwa untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Tentu KADIN juga akan menaungi berbagai organisasi, tidak hanya KADIN di daerah tapi juga berbagai asosiasi,” ujar Menteri AHY di depan awak media.
Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN juga punya peran penting dan strategis dalam membangun ekonomi Indonesia ke depan. Salah satunya melalui perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia yang baik. “Tata ruang ini bisa benar-benar dikelola dengan baik peruntukannya, jelas mana yang buat hunian, mana yang buat industri, mana yang buat pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Tentunya kami juga ingin menghadirkan kepastian hukum,” ungkap Menteri AHY.
Lebih lanjut, dari kepastian hukum hak atas tanah yang terus dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN, menurut Menteri AHY akan berdampak pada jalannya investasi. “Karena tadi bicara investasi itu akan mengalir jika ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah di Indonesia. Sehingga, tentunya saya berharap KADIN bisa semakin maju dan bisa terus berkontribusi pada ekonomi Indonesia,” ucapnya.
Ketua Umum KADIN, Anindya Bakrie mengapresiasi kesempatan bertemu dengan Menteri ATR/Kepala BPN dan membicarakan soal peluang kerja sama antara KADIN dengan ATR/BPN. “Saya sangat bahagia Pak Menteri meluangkan waktu untuk menerima kami. Ini sangat membantu untuk bisa bekerja sama dan kita melihat kerja samanya dengan KADIN sangat besar karena memang KADIN adalah mitra strategis pemerintah dan juga payung dunia usaha berdasarkan undang-undang,” ungkapnya.
Pada pertemuan ini mengemuka pula bahasan terkait Redistribusi Tanah yang dikerjakan Kementerian ATR/BPN. Anindya Bakrie menyebut bahwa program Redistribusi Tanah bisa menjadi suatu kesempatan bagi KADIN di kabupaten/kota maupun provinsi untuk ikut mendukung ekonomi Indonesia semakin bertumbuh.
“Selain itu, tadi juga kita bicara mengenai bagaimana inovasi Bank Tanah, di mana itu sangat membantu untuk investasi di Indonesia, terutama dalam hal kepastian hukumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Juga kita akan sentuh sedikit mengenai peraturan pemerintah mengenai carbon trading agar bisa melibatkan dunia usaha swasta agar menjadi bensin untuk bisa mengedepankan program pemerintah,” pungkas Anindya Bakrie yang hadir didampingi sejumlah jajarannya.
