Sintang – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang menyelenggarakan Focus Group Discussion tentang Strategi Pencegahan Konflik Sosial melalui Kolaborasi Deteksi Dini di Pendopo Bupati Sintang pada Rabu, 3 Juli 2024.
Kusnidar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sintang menjelaskan bahwa membangun kolaborasi dalam mendeteksi secara dini potensi konflik di daerah merupakan kebijakan baru untuk mencegah terjadinya konflik di daerah.
“FGD ini mengambil tema strategi pencegahan konflik sosial melalui kolaborasi deteksi dini (sidini) Kabupaten Sintang. FGD ini menjadi spesial karena juga dihadiri seluruh Kepala Badan Kesbangpol se Kalimantan Barat. Dan selesai FGD ini, Kesbangpol Se Kalbar akan melanjutkan kegiatan ngopi atau ngobrol politik dan piknik di Rumah Kopi Bukit Kelam,” terang Kusnidar.
Pertimbangan tema dalam FGD ini menurut Kusnidar adalah, masih maraknya aksi unjuk rasa/demontrasi di Kabupaten Sintang, masih sering terjadinya pemblokiran jalan umum dan jalan perkebunan, masih sering terjadi penutupan/penyegelan bangunan, masih adanya ujaran kebencian dan propaganda di media sosial, antisipasi konflik menjelang pilkada dan masih lemahnya manajemen deteksi dini di daerah serta sebagai upaya pencegahan konflik masih parsial dan belum menyeluruh melibatkan seluruh stakeholder.
“Hal ini tidak bisa di biarkan berlarut-larut, karena akan mengganggu program prioritas pemerintah, keraguan para investor untuk berinvestasi dan menjadi sasaran tunggangan/kepentingan kelompok/golongan tertentu dan mengganggu kerukunan dan harmonisasi yang sudah terbangun dengan baik selama ini,” tambah Kusnidar
Ia menjelaskan tujuan dari FGD ini adalah sharring informasi potensi konflik di daerah, membangun kolaborasi deteksi dini dan memperkuat komitmen pencegahan konflik. Output dari strategi pencegahan konflik sosial adalah terbentuknya tim kolaborasi deteksi dini di 14 kecamatan.
“Ada 2 kecamatan akan segera di bentuk pada bulan Juli 2024 ini, yakni Kecamatan Sintang dan Kelam Permai. Selanjutnya jangka menengah dan panjang pada 12 kecamatan lainnya. Tim yang terbentuk merupakan kolaborasi pemerintah, TNI, POLRI, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan tokoh pemuda di masing-masing kecamatan. Dengan adanya tim deteksi dini diharapkan berbagai aktivitas yang berpotensi konflik dapat terdeteksi secara dini, tertangani secara cepat atau temu cepat lapor cepat,” tandasnya.
Menurut dia, tidak semua persoalan di desa kecamatan harus di bawa ke kabupaten, namun diharapkan bisa terselesaikan dengan cepat oleh tim deteksi dini di desa dan kecamatan.
